Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Jakarta (Riaunews.com) – Wakil Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Pukovisa Prawiroharjo menyarankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur membatalkan izin untuk menggelar shalat Idufitri 1441 Hijriah berjamaah di masjid saat pandemi virus corona (Covid-19).
“Ya sarannya itu [tak menggelar shalat Idulfitri]. Jika basisnya asumsi sebaiknya jangan digelar,” kata Pukovisa kepada CNNIndonesia.com, Ahad (17/5/2020).
Pukovisa meminta agar Pemprov Jatim tak buru-buru mengambil keputusan yang berpotensi terjadi pengumpulan massa dalam jumlah besar saat pandemi corona.
Baca: Terkait pelaksanaan shalat Idul Fitri, ini petunjuk MUI Riau
Menurutnya, Pemprov Jatim maupun pemerintah daerah lainnya harus melakukan simulasi dalam relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ia tak ingin pemerintah mengorbankan kepentingan yang lebih besar dalam memutuskan rantai penularan virus corona.
“Karena [pelaksanaan shalat Id berjamaah] rentan mengorbankan kepentingan yang lebih utama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pukovisa meminta Pemprov Jatim terlebih dahulu fokus memutus rantai penularan virus corona di wilayah tersebut ketimbang membuat kebijakan yang berpotensi menyebarkan virus.
Baca: Masih Pandemi Covid-19, Muhammadiyah sarankan shalat Idul Fitri di rumah
Menurutnya, Pemprov Jatim seharusnya menggunakan data, simulasi dan uji coba sebagai dasar dalam mengizinkan shalat berjamaah, termasuk shalat Id di masjid. Ia mengatakan jangan buat kebijakan berdasarkan sentimen atau asumsi belaka.
“Ini agenda kemanusiaan yang nilainya juga diyakini tinggi dalam kajian agama dan budaya. Bukan agenda kedokteran dan kesehatan masyarakat saja, tapi agenda kemanusiaan,” kata dia.***
