Jakarta (Riaunews.com) – Sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ibarat pagar makan tanaman karena melindungi para pelaku judi online alias judol sehingga praktik haram itu makin marak di Tanah Air.
Demikian penilaian pemerhati telematika, Roy Suryo menanggapi kasus judol yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi melalui siaran persnya, Ahad (3/11/2024).
Baca Juga: Budi Arie Apresiasi Aparat yang Menangkap Mantan Pegawainya Terlibat Judi Online
“Kementerian Komdigi yang seharusnya membantu mengungkap kasus judol yang makin marak, malah melindungi para pelakunya. Ini namanya nggak waras,” kata Roy.
Roy pun mendukung ketegasan Menteri Komdigi Meutya Hafid untuk memecat tidak hormat anak buahnya yang terlibat judol.
Bahkan seharusnya, kata Roy, bukan hanya ASN di Kementerian Komdigi, tetapi siapa saja yang terlibat judol layak dipecat.
“Termasuk para pejabat Komdigi,” kata Roy.
Artinya, lanjut Roy, pengusutan kasus tersebut jangan hanya berhenti pada mereka yang sudah ditangkap aparat Polda Metro Jaya.
“Aparat harus terus melidik oknum-oknum Komdigi yang terlibat. Karena mungkin bisa terjadi di era Budi Arie Setiadi atau bahkan Johny Gerald Plate,” kata Roy.
Sebab, kata Roy, ASN di level bawah tentu tidak bekerja sendirian. Karena kalau mereka melakukan tanpa adanya approval alias “atensi” atasannya, tentu tidak mungkin berani.
Baca Juga: Perusahaan Penyedia Jasa Keuangan ini Didirikan untuk Tutupi Transaksi Judi Online
Sebagaimana yang sudah kerap terjadi sebelumnya dan telah pula menjadi pengetahuan umum, sambung Roy, kasus perjudian biasanya memiliki pelindung di atasnya.
“Mereka berani “bermain” karena merasa “aman dan nyaman” sudah ada “86” ke banyak pihak,” kata Roy.
Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sampai saat ini sudah menetapkan 14 tersangka yang ditangkap terkait kasus judi online yang melibatkan oknum di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan, 14 tersangka saat ini yang telah ditetapkan adalah 11 orang dari Kementerian Komdigi dan 3 merupakan warga sipil.***