Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Pasirpengaraian (Riaunews.com) – Sejumlah aktivis yang berasal dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau mendatangi Gedung DPRD Rohul, Kamis (30/4/2020). Mereka menyerahkan bungkusan sembako kepada Anggota DPRD Rohul sebagai bentuk protes lambanya kinerja pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 di Rokan Hulu.
Awalnya, paket sembako tersebut akan diberikan kepada Bupati Rohul dan anggota DPRD usai paripurna penutupan masa sidang di Kantor DPRD. Namun karena tak kuorum, paket sembako tersebut secara simbolik diserahkan kepada Ketua DPRD dan Sekretaris DPRD Rohul Budia Kasino sebagai perpanjangan tangan Pemkab Rohul di DPRD.
“Mudah-mudahan dengan sambako yang kita berikan membuka pintu hati mereka agar cepat tanggap terkait apa yang terjadi di Rokan Hulu. Apa yang kami lakukan adalah sebuah kritikan karena kami menilai penanganan Covid-19 di Rohul sangat lamban, baik dari sisi anggarannya dan juga penangananya di lapangan,” ucap Umri Hasibuan salah seorang aktivis, sebagaimana dilansir Cakaplah.
Sejumlah aktifis ini kemudian disambut Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra di Ruang Ketua DPRD.
Wanda mengaku dirinya sangat terbuka dengan semua aspirasi, masukan, kritikan dan saran dari berbagai elemen masyarakat asalkan dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan.
Terkait adanya tudingan dari sejumlah aktivis yang menilai pemerintah lamban dalam penanganan Covid-19, Wanda tidak menampik hal itu. Namun ia menjelaskan lambannya penanganan terhadap Covid 19 ini disebabkan karena berbelitnya aturan serta prosedur dari pemerintah pusat.
“Anggaran tahap pertama Rp 12,6 miliar dan sebagian besar itu dipergunakan untuk tunjangan petugas yang ada di posko yang terlibat pencegahan Covid-19, serta terkait belanja APD yang saat ini masih terkendala harga yang nilainya masih fluktuatif. Nah kami juga sudah berencana ingin mengetahui progresnya sudah sejauh mana,” cakap Wanda.
Anggaran tahap kedua, lanjut Wanda juga saat ini sedang tahap review oleh Inspektorat terutama terkait anggaran sosial safety net untuk sembako warga terdampak, juga mengalami kendala terkait data warga yang berhak penerima. Karena data yang diberikan desa itu juga tidak sepenuhnya bisa dipenuhi oleh kementerian.
“Kita berharap pemerintah bisa bekerja lebih cepat aspirasi ini kita terima dan saya rasa bagus dan sehat untuk pemerintah sendiri,” pungkas Wanda.***
